Search
KATA TERKINI

Kebijakan Pengalihan Peserta JKN Dipertanyakan, Pemkot Samarinda Angkat Suara

Pesta Gol di Segiri! Borneo FC Bantai PSBS 5-1, Tekanan ke Persib Makin Panas

Disorot Publik, Seno Aji Tegaskan Anggaran Rumah Jabatan untuk Kepentingan Pelayanan

Agus Aras Tekankan Peran Keluarga Hadapi Tantangan Sosial Lewat Sosialisasi Perda

Agus Aras Tekankan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

Kebijakan Pengalihan Peserta JKN Dipertanyakan, Pemkot Samarinda Angkat Suara

Pesta Gol di Segiri! Borneo FC Bantai PSBS 5-1, Tekanan ke Persib Makin Panas

Disorot Publik, Seno Aji Tegaskan Anggaran Rumah Jabatan untuk Kepentingan Pelayanan

Agus Aras Tekankan Peran Keluarga Hadapi Tantangan Sosial Lewat Sosialisasi Perda

Agus Aras Tekankan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

Lewat PDD, Agus Aras Dorong Warga Berani Awasi Pemerintahan

Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras Saat Menggelar PDD di Sangatta, Kutai Timur
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

PERKATA.ID-SENGATTA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Hal itu disampaikannya saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Sangatta Prima, Kutai Timur pada, Jumat (23/1/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda. Mereka diajak berdiskusi mengenai peran warga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

Agus Aras menyampaikan bahwa demokrasi tidak cukup dimaknai melalui pelaksanaan pemilu semata. Menurutnya, keterlibatan masyarakat harus hadir dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

“Demokrasi akan berjalan pincang jika masyarakat hanya dilibatkan lima tahun sekali. Partisipasi publik harus terus hidup dalam keseharian pemerintahan,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat tu juga menilai, partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan keterlibatan warga, kebijakan yang dihasilkan dinilai lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam kegiatan PDD tersebut, peserta mendapat pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk mekanisme penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah maupun wakil rakyat di parlemen.

Ia pun mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif. Ia menilai, keterbukaan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

“Ketika masyarakat berani bersuara dan ikut mengawasi, maka potensi penyimpangan kebijakan bisa ditekan,” pungkasnya.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print