PERKATA.ID-SAMARINDA. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, merespons sorotan masyarakat terkait anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang fungsi pemerintahan, bukan kepentingan pribadi.

Seno Aji menjelaskan bahwa penjelasan sebelumnya belum sepenuhnya menggambarkan substansi penggunaan anggaran karena keterbatasan waktu saat wawancara dengan media.

Ia mengakui, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap penggunaan anggaran daerah.

Menurutnya, dana yang dialokasikan melalui APBD tersebut digunakan untuk rehabilitasi bangunan yang sudah berusia lama, peningkatan sistem keamanan, serta penunjang kegiatan operasional pimpinan daerah.

“Fasilitas ini merupakan aset negara yang digunakan untuk mendukung aktivitas pelayanan publik, termasuk menerima tamu daerah dan kegiatan resmi lainnya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut tersebar dalam berbagai komponen belanja, mulai dari perbaikan rumah jabatan hingga ruang kerja wakil gubernur dan kebutuhan operasional harian.

Selain sebagai tempat tinggal dinas, rumah jabatan juga dimanfaatkan sebagai ruang interaksi dengan masyarakat. Dalam beberapa momen, fasilitas tersebut dibuka untuk umum, termasuk saat perayaan hari besar keagamaan.

Seno menambahkan, proses penganggaran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari usulan perangkat daerah, pembahasan di tingkat eksekutif dan legislatif, hingga penetapan dalam APBD.
Seluruh tahapan tersebut, kata dia, berada dalam pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Pengawasan publik menjadi bagian penting agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran dan memberi manfaat luas,” kata Seno.