PERKATA.ID-SAMARINDA. Setelah memastikan proyek infrastruktur prioritas tetap berjalan di tengah penurunan anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini fokus pada agenda penting berikutnya: penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan proses penetapan UMP sudah memasuki tahap final dan hasilnya segera diumumkan.

“Kalau nggak salah, harusnya minggu ini sudah bisa diluncurkan,” ujar Seno.

Ia menjelaskan bahwa penetapan UMP tidak hanya menyesuaikan kebijakan nasional, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah. Pembahasan dilakukan bersama Apindo dan Dinas Tenaga Kerja dengan mempertimbangkan inflasi, kemampuan industri, dan daya beli masyarakat.

“Seharusnya menyesuaikan nasional, tapi kita lihat dulu kondisi ekonomi kita,” tegasnya.

Seno menegaskan pemerintah menjaga proses tetap terbuka dan berbasis data. Aspirasi pekerja ikut dipertimbangkan, namun keputusan harus realistis agar tidak membebani dunia usaha.

Dialog terus berjalan untuk memastikan kebijakan upah tetap seimbang dan mendukung iklim investasi. UMP yang proporsional diharapkan mampu menjaga daya beli, mendorong produktivitas, dan tetap memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha.

Seno memastikan keputusan UMP 2026 nantinya benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat Kaltim dan dapat diterima seluruh pihak. (Adv/diskominfo-kaltim/yud)